Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tidak tertutup peluang polisi melanggar ham di penanganan kerusuhan massa pada kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan kemarin. demikian aspirasi wakil ketua dpd, la ode ida, perihal aksi polisional dan justru berujung selama kematian lima warga setempat.

gesekan kepentingan juga politik setempat, saat itu, mencari emosi penduduk mengarah di demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten itu, menjadi kabupaten musi rawas utara, yang urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tak usah terjadi apabila polisi mampu mengendalikan diri saat mengamankan aksi demo penduduk dan menuntut pemekaran wilayah, katanya senator ida, selama kendari, minggu.

saat penduduk mengerjakan aksi demo papar senator itu, sepenuhnya berjalan tidak berbahaya, damai serta lancar tidak banyak dan mengambil tindakan anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis kata dia, sesudah polisi yang mengamankan demo menembaki penduduk secara brutal dan menewaskan empat warga serta beberapa orang luka. tak kurang markas polres musi rawas dibakar, pilihan rumah kepolisian setempat juga sama. malahan ada pernyataan kiranya kabupaten tersebut tak lagi melayani adanya polisi.

warga dan luka lalu dilarikan pada rumah sakit, namun hanya pilihan hari menjalani perawatan, korban kena tembak tersebut meninggal. jadi korban meninggal akibat kerusuhan dalam musi rawas, katanya.

senator ida menungkapkan, di senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd daripada sumatera selatan, ingin berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat.

di kunjungan tersebut kami mau menyewa masyarakat musi rawas yang menuntut pemekaran wilayah menjadi kabupaten musi rawas utara, untuk bersabar, karena wilayah tersebut akan segera dibahas merupakan daerah otonom masih bersama empat calon daerah otonom yang lain pada indonesia, katanya.

mereka dan ikut serta selama penembakan masyarakat tersebut, agar diberi hukuman setimpal, makanya mampu mengakibatkan jera bagi polisi-polisi lain supaya mengambil tindakan brutal, ujarnya.

menurut senator ida, baru ada lima calon daerah otonom masih dan hendak dibahas dpr selama sidang berikutnya dan direncakan selama juli 2013.

kelima calon daerah otonom masih tersebut yaitu, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton tengah, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat juga kota muna (sulawesi tenggara).