BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn mengerjakan sejumlah terobosan juga seluruh web supaya mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan situs dan dilaksanakan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 perihal pengadaan tanah kepada pembangunan untuk kepentingan publik.

uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian juga keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dan ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.

Informasi Lainnya:

dia menjelaskan pengadaan tanah supaya kepentingan umum menurut uu no 2/2012 menimbulkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

setiap tahap ini telah ditetapkan waktunya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan publik diharapkan tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung itu.

selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian juga siap menggarap pengukuran tanah ulayat warga hukum adat pada papua kalau telah jelas masyarakat hukum adatnya dan tanah ulayatnya.

sebelumnya pada rapat itu mengemuka sederat kendala mengenai pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat selama papua.

hendarman menambahkan bpn saat ini juga tengah mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana pada dalamnya, diantara lain membuat mengenai reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. selain tersebut, bpn ri dan melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan selama jenis pertanahan, ujarnya.

sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. supaya tanah bisa lebih berdaya guna, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.

melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman dengan begini hak-hak atas tanah mampu lebih terpeleihara, makanya bisa membawa manfaat yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, selama sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa juga ingat terhadap orang kecil, katanya.

oleh sebab itu, hendarman mengatakan, bpn mau terus menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, situs jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) serta web one day service.