komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, mengenai persentasi suap selama pengurusan izin objek wisata pembangunan website pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil untuk saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta dalam selasa kurang lebih pukul 10.30 wib.
saya pernah berkomunikasi sekali melalui sms, tapi tidak perihal lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang adalah tersangka pada jumlah tersebut.
rachmat yasin merupakan pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan di kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menyampaikan proses pengajuan izin tpbu sudah beres.
proses pengajuan sudah beres, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, sudah banyak kajian lapangan serta teknis namun saat sk bupati keluar tetapi ada tangkap tangan dan menyerahkan biaya, katanya.
tapi izin tujuan tak menunjukkan kepemilikan, jadi hanya wilayah saja yang kami tunjukan makanya tidak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu sejak 2012. karyawan mengaku belum sudah berhadapan serta berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo selama 16 april 2013, saat memberikan biaya rp800 juta terhadap pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, di rest area sentul.
dalam persentasi ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer selama pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.