proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat karena alokasi anggaran supaya kementerian pendidikan dan kebudayaan terkena blokir, papar wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan itu masuk pada kegiatan yang diblokir ataupun dibintang karena belum mencari persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor juga rab, ujarnya pada pemaparan pada jakarta, jumat.
anny mengajarkan, pada registrasi isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan juga kebudayaan memperoleh pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.
anggaran tersebut mengalami pemblokiran karena sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 perihal rapbn 2013 juga penyerahan dipa pada presiden di desember 2012, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor serta rab.
Informasi Lainnya:
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun atau 15,1 persen tidak diblokir sebab adalah aktifitas dan mesti dibayarkan juga disediakan awal tahun yaitu pembayaran gaji juga operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar daripada anggaran kementerian pendidikan juga kebudayaan adalah dana untuk model un melalui target audien 14.080.619 siswa juga unit uang rp39.000 per siswa.
namun sesudah kementerian studi serta kebudayaan membahasnya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target audien 12.223.453 siswa serta unit uang rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny mengajarkan pula bahwa menteri pendidikan juga kebudayaan lalu memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu dalam sasaran serta unit biaya di keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, dalam 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan itulah, pada dasarnya tidak terdapat keterlambatan signifikan supaya penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian studi juga kebudayaan mendapat izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak agar pengadaan telah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum dapat dicairkan, herry menyatakan, keputusannya baru menunggu persetujuan komisi x dpr.
itu katanya agar ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, ujarnya.